Mengisi Fragmen Yang Hilang, Menuntut Kesetaraan Dalam Keadilan

Sejarah baru tercipta. Sebuah demo massa terencana dari penjuru Indonesia berpusat di Jakarta, berjalan tanpa terlihatnya penyandang dana. Ini bukan aksi politik. Ini bukan aksi anarkis atau fanatisme supporter sepak bola layaknya terjadi di berbagai belahan dunia. Ini adalah aksi yang berlandaskan keyakinan atas agama yang dianut, serta menuntut keadilan atas ucapan dan perbuatan penistaan agama yang memiliki konsekuensi hukum.

Media massa nasional tak henti-hentinya berusaha menggiring opini bahwa ini adalah persoalan politik. Pelaku telah meminta maaf, janganlah terlalu diungkit lagi persoalan ini. Ditampilkanlah posisi bahwa kesalahan pelaku seakan-akan amat kecil, sehingga tak sebanding dengan demo ratusan ribu atau jutaan umat Islam. Tampak bahwa pemicu utama protes ulama tak pernah diangkat kembali ke permukaan.

Mari kita lihat urutan kejadiannya lebih seksama.

Perbuatan melawan hukum terjadi, penistaan agama yang dinyatakan dengan sengaja di depan umum, diucapkan oleh seorang pejabat publik di dalam sebuah kunjungan yang dibiayai oleh negara namun dijadikan kampanye terselubung bakal calon gubernur.

Saat terjadi, dilakukan proses perekaman yang dilakukan atas perintah pelaku dan pelaku sadar bahwa semua perkataannya terekam oleh alat perekam video.

Setelah kejadian, video diunggah ke Internet atas perintah dan sepengetahuan dari pelaku.

Cuplikan singkat video tersebut makin tersebar di Internet, sehingga lebih banyak yang bersedia menontonnya.

Perbuatan tersebut dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pribadi maupun ormas Islam.

Polisi menerima laporan, tapi mendiamkannya saja karena belum ada pernyataan sikap dari MUI.

MUI memberikan pernyataan sikap yang menegaskan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa penistaan agama Islam yang terdiri dari penghinaan terhadap Al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama.

Polisi kembali memiliki alasan, bahwa kasus ini belum dapat diproses karena terlapor sedang mengikuti proses pilkada. Polri masih berpatokan pada surat edaran yang dikeluarkan Kapolri sebelumnya untuk menghentikan sementara penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan calon kepala daerah.

Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI melakukan demo besar-besaran tanggal 14 Oktober ke Bareskrim Polri menuntut keadilan. Selain di Jakarta, demo juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Tidak ada media massa yang mau menampilkan liputan kejadiaannya, semua terkena saringan redaktur. Kejadian ini hanya tampil di media sosial dan situs berita underground. Wajar, para pemilik media adalah politikus pendukung pelaku.

Polisi berjanji akan memproses laporan perbuatan melawan hukum, tetapi ternyata kasus ini berjalan sangat lamban. Sangat terlihat bahwa pelaku dilindungi kekuatan misterius negara, keadilan tidak bisa ditegakkan karena ada sesuatu yang menghalangi. Persoalannya selalu dibawa ke ranah politik, seakan-akan ini adalah persaingan dalam pilkada, masalah hukum dapat diabaikan. Polisi kurang peka dengan aspirasi ummat Islam yang telah menjadi korban.

Ulama-ulama yang sering muncul di televisi, semua merasa Islam telah dilecehkan dengan lambannya proses hukum yang dilakukan. Mereka meminta ummat Islam untuk kembali turun ke jalan, menuntut keadilan atas perkataan dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena telah menghina agama Islam. Polisi di bawah Presiden. Demo ke Polisi sudah, kini saatnya demo ke Presiden, berharap bahwa Presiden lebih peka dengan ummat Islam dan mampu membuat Polisi bekerja lebih cepat lagi.

Presiden mendapatkan laporan intelijen bahwa akan ada demo besar-besaran menuju Istana. Laporan ini salah alamat, dikiranya demo besar akan berasal dari kubu Prabowo atau SBY. Presiden juga mengundang MUI, NU dan Muhammadiyah ke Istana. Aspirasi disampaikan, tetapi jawaban yang diterima sangat tidak memuaskan.

Siapakah ummat Islam yang akan melewatkan kesempatan emas ini? Ketika ulama sudah meminta ummat untuk pengerahan massa, ini adalah panggilan jihad. Bila semua lancar, bisa hidup mulia. Bila mati pun, insya Allah ini adalah pembelaan agama, membela ulama, tak perlu bayaran kecuali surga milik Yang Maha Kuasa. Bukan hanya ulama Indonesia, ulama di Timur Tengah pun membolehkan bahkan mewajibkan demo 4 November 2016 untuk membela Islam. Selamat menikmati perhelatan massa bernuansa agama terbesar di Indonesia, tanggal 4 November 2016, yang ternyata bukan hanya di Jakarta.

Semoga aksi 4 November 2016 mampu membuka mata dan hati penegak hukum dan pemegang tampuk kekuasaan negara, bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan mudah, utamanya bagi penista agama tanpa melihat isi dompetnya, tanpa mencium bau mulutnya, atau menjilat kotoran yang keluar dari sekujur tubuhnya. Cukup berikan hukuman setimpal kepadanya atas perkataan dan perbuatannya saja. Titik.

Arif Rahmat

Salah satu dari milyaran Muslim yang menjadi korban penistaan agama.

Referensi di bawah ini diambil dari sumber yang sangat jelas, bukan yang tidak jelas.

Tak Ada Fatwa MUI, Bareskrim Tolak Laporan soal Ahok

http://www.jpnn.com/read/2016/10/06/472483/Tak-Ada-Fatwa-MUI-Bareskrim-Tolak-Laporan-soal-Ahok- Kamis, 06 Oktober 2016 , 23:12:00

http://news.detik.com/berita/d-3315798/dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-polisi-akan-panggil-mui-dan-tokoh-agama Jumat 07 Oct 2016, 17:27 WIB

http://metro.news.viva.co.id/news/read/834837-amien-rais-segera-tangkap-ahok Jumat, 14 Oktober 2016 | 18:32 WIB

http://metro.news.viva.co.id/news/read/834881-demo-ormas-tak-bisa-paksa-bareskrim-tangkap-ahok Jumat, 14 Oktober 2016 | 21:03 WIB

http://hukum.rmol.co/read/2016/10/16/264600/Polisi-Pastikan-Terus-Memproses-Laporan-Video-Ahok- MINGGU, 16 OKTOBER 2016 , 14:01:00 WIB

Polisi Harus Profesional Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok http://www.rmoljakarta.com/read/2016/10/19/34814/Polisi-Harus-Profesional-Tangani-Kasus-Penistaan-Agama-Ahok- Rabu, 19 Oktober 2016 , 22:13:00 WIB

Staf Ahok Diperiksa, Polisi: Dia Benarkan Isi Video

http://www.jawapos.com/read/2016/10/20/58882/staf-ahok-diperiksa-polisi-dia-benarkan-isi-video Kamis, 20 Oktober 2016 20:31